Penulis: Administrator

Daerah Perlindungan Laut atau Marine Protected Area (MPA) adalah salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya laut yang bertujuan untuk pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya hayati secara berkelanjutan. Diharapkan bahwa dengan adanya MPA maka sumberdaya laut dapat terpelihara dengan baik. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah tersebut? Apakah MPA memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini maka Universitas Papua (UNIPA) telah bekerjasama dengan WWF US pada tahun 2010-2016, dan pada tahun 2017 ini UNIPA kembali bekerjasama dengan Blue Abadi Fund melalui Yayasan Keanekaragaman Hayati untuk melaksanakan kegiatan monitoring yang sama.

Monitoring sosial pada tahun 2010 sampai tahun 2016 dilakukan di 6 (enam) MPA yaitu Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Kaimana, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kofiau dan Misool. Indicator penilaian yang digunakan dalam kegiatan survei ini meliputi tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan politik dan budaya masyarakat daerah pesisir. Pada tahun 2017 kembali dilakukan monitoring sosial di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC)

Foto : Tim BHS Monitoring Sosial Unipa

Survei sosial ini berlangsung pada tanggal 16 November sampai dengan 21 Desember 2017 yang diikuti oleh 10 orang dari UNIPA, yang terdiri dari 2 orang koordinator lapangan dan 8 orang enumerator. Koordinator lapangan adalah staf dosen dari UNIPA sedangkan enumerator terdiri dari 1 orang mahasiswa dan 7 orang alumni. Ke-10 orang tersebut terbagi menjadi 2 tim, dimana masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Tim pertama melakukan survei di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire. Mereka melakukan survei di kampung Saribi, Supmander, Masyara, Wansra, Rawar, Pakreki, Yembepon Yembeba, Napan Yaur, Goni, Bawei, Yeretuar, Napan, Weinami dan Masipawa. Sementara tim kedua melakukan survei di Kabupaten Wondama, tepatnya mereka mengunjungi kampung Dusner, Sasirei, Nanimori, Ambumi, Torey, Rasiei, Syeiwar, Yomber, Nordiwar, Waprak/Saref, Yomakan, Senebuay, Yariari, Iseren, Weititindau, Yembekiri I dan Yembekiri II.

Berita Lainnya

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Papua (LPPM UNIPA) bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), RARE, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Raja Ampat telah melakukan survei sosial masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit (KKP Telma), Raja Ampat. Kampung-kampung yang disurvei yaitu kampung Warsamdin, Yensner, Mumes, Lopintol, Kalitoko, Arawai, Beo, Kabilol, Go, Waifoi, Wairemak, Wagelas, dan tiga kampung yang berada di luar KKP Telma yaitu Kabui, Wauyai, dan Kapadiri sebagai daerah kontrol. Total kepala keluarga yang disurvei berjumlah 406 KK. Kegiatan survei sosial masyarakat di KKP Telma sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2010, 2012, 2014 dan dilakukan pada tahun 2017. Survei ini kemudian akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya untuk melihat dampak kawasan konservasi terhadap sosial ekonomi masyarakat di Bentang Laut Kepala Burung khususnya pada lingkup masyarakat yang berada di Teluk Mayalibit.

Foto : Tim BHS Monitoring Sosial Unipa

Kuisioner yang telah disiapkan berisi sejumlah pertanyaan terkait karaketeristik rumahtangga, kegiatan mencari ikan, keadaan ekonomi keluarga, kesehatan, kondisi ketahanan pangan, pemberdayaan politik, organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan budaya. Sementara FGD yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan- aturan KKP. Tindak lanjut dari proses FGD yaitu dilakukan wawancara kepada informan kunci atau key informant (KII). Seseorang yang dipilih sebagai KII merupakan seseorang yang dianggap mengetahui asal usul pembentukan KKP Telma dan aturan-aturannya. Data yang telah dikumpulkan di lapangan akan diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk dapat melihat dampak keseluruhan dari keberadaan KKP.

Berita Lainnya