Penulis: Administrator

Universitas Papua bekerjasama dengan CI, TNC dan WWF US telah melakukan monitoring sosial ekonomi dan ekologi masyarakat di daerah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bentang Laut Kepala Burung (BLKB). Kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2010 ini memberikan banyak sekali informasi. Hasil monitoring disajikan dalam bentuk laporan profil kampung, profil distrik, laporan KKP, dan laporan social impact KKP.

Salah satu tujuan dari monitoring ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana keadaan sosial masyarakat dan bagaimana keadaan ekologi di daerah KKP yang mana keadaan ini dapat menjadi acuan pihak-pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah setempat. Penyampaian hasil monitoring dilakukan pada kegiatan diseminasi di beberapa kabupaten dimana lokasi KKP berada, salah satunya adalah Kabupaten Kaimana.

Pertemuan antara Universitas Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana berlangsung pada hari Jumat 29 September 2017 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati dan dibuka oleh Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sekaligus bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan kepala-kepala dinas terkait, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Sesi diskusi antara pemateri dengan peserta kegiatan juga dilakukan setelah pemaparan hasil survei dilakukan oleh peneliti.

Monitoring pada daerah KKP Kaimana dilakukan pada tahun 2012, 2014 dan 2016. Secara singkat, hasil kajian dari tahun pengamatan menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dilihat dari indikator kepemilikan aset mengalami penurunan, sementara itu ketahanan pangan masyarakat justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan masyarakat yang diperoleh lebih diprioritaskan untuk pembelian bahan makanan daripada membeli asset. Hasil lainnya adalah tingkat partisipasi sekolah meningkat, pemanfaatan sumber daya kelautan masyarakat menurun, budaya atau ketertarikan masyarakat terhadap tempat tinggal mereka pun menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Sementara dari hasil kajian ekologi menunjukan bahwa keadaan karang keras dan biomassa ikan mengalami penurunan pada KKP Buruway tetapi menagalami peningkatan pada KKP Ayau-Asia.

Bupati Kaimana mengakui bahwa peraturan- peraturan yang menyangkut Kawasan Perairan di Kaimana selama ini belum dilaksanakan. Selain itu, patroli laut masih sangat kurang sehingga masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar sering mengambil hasil laut tanpa memikirkan kelangsungan biota laut. Disampaikan pula bahwa anggaran infrastruktur yang minim membuat Kaimana lambat dalam pembangunan, dan juga tata kelola sampah plastik yang masih menjadi ancaman serius di KKP Kaimana.

(Oleh: Maya Paembonan)

Berita Lainnya

Guna menginformasikan hasil survei sosial ekonomi dan ekologi di area BHS (Bird Head Seascape)yangtelahdilakukanselamaperiode 2014-2016, maka tim BHS dari UNIPA beserta TNC (The Nature Conservacy) melakukan diseminasi di beberapakabupatenyangterdapatareaKKP. Salah satu kabupaten yang dituju tahun 2017 adalah Kabupaten Raja Ampat.

Kegiatan diseminasi dilaksanakan pada Rabu, 20 September 2017 bertempat di Aula Kantor Bupati, di buka oleh Asisten II dan dihadiri oleh beberapa pegawai kabupaten dan dinas diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kesehatan. Pemateri pada kegiatan ini yaitu 2 orang peneliti dari UNIPA dan TNC. Moderator pada kegiatan adalah staf dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Hasil kegiatan monitoring sosial dan ekologi yang dilaporkan meliputi hasil survei semua area KKP yangadadiKabupatenRajaAmpatyaitu Kofiau dan Pulau Boo, Teluk Mayalibit, Misool dan Selat Dampier.

Pemaparan yang dilakukan meliputi pendekatan monitoring yang digunakan, teknik penarikan sampel, metode pengumpulan data, indikatoryang digunakan untuk sosial ekonomi maupun ekologi dan informasi mengenai area KKP yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Informasi yang dimaksud terdiri dari kondisi saat ini dan perkembangan yang terjadi mengenai bidang sosial dan ekonomi serta bidang ekologi.

Kondisi saat ini dianalisa dari hasil survei yang dilakukan tahun terakhir yaitu Tahun 2016 (Selat Dampier), Tahun 2015 (Kofiau dan Pulau Boo, Misool) dan Tahun 2014 (Teluk Mayalibit) sedangkan perkembangan meliputi perubahan yang terjadi setelah 4 tahun dari baseline di setiap area KKP.

Selain itu, perbandingan hasil survei sosial masyarakat maupun ekologi area KKP di Kabupaten Raja Ampat dengan area KKP yang ada di BHS dipaparkan pada kegiatan ini. Hal ini bertujuan untuk melihat posisi area KKP yang ada di Kabupaten Raja Ampat terhadap area KKP lainnya, untuk semua indikator pendukungyang berkaitan dengan sosial ekonomi dan ekologi.

Hasil kegiatan monitoring yang telah dilakukan, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang dapat mendukung peningkatankesejahteraan masyarakat sertaperlindungandan konservasi KKP yang ada di Kabupaten Raja Ampat.

(Oleh: Indah Ratih Anggriyani)

Berita Lainnya

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di wilayah Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua, dalam pengelolaannya tidak hanya ditujukan bagi pelestarian sumber daya perairan tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup bergantung pada sumber daya perairan di sekitarnya. Dalam upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap keterbatasan pengetahuan mengenai dampak KKP terhadap kondisi baik sumberdaya hayati maupun kesejahteraan masyarakat, Universitas Papua (UNIPA) mendata dampak KKP terhadap masyarakat yang bermukim di daerah BLKB, Papua. Keragaman data ini juga dikaji di antara domain dan kelompok sosial. Dalam melakukan monitoring sosial masyarakat ini , UNIPA didukung olehWWF-Indonesia, Conservation International Indonesia (CII), The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, dan WWF-US. Monitoring ini dilakukan pada enam lokasi yang merupakan wilayah kerja ke-tiga LSM tersebut, dimana salah satunya adalah wilayah Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).

Diseminasi hasil survei kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan pada hari Senin, 18 September 2017. Diseminasi hasil survei dimulai dengan pemaparan hasil survei oleh tim UNIPA dan dilanjutkan pemaparan hasil survei ekologi oleh tim WWF Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sekitar dua jam dan diakhiri foto bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wondama.

Kegiatan ini dihadiri oleh 23 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih dengan luas sebesar 1.4 juta hektar menjadi tempat bagi lebih dari 500 spesies karang dan 950 spesies ikan karang, yang diantaranya merupakan spesies endemik. Kondisi bentik di TNTC relatif baik dengan tutupan karang keras yang cukup tinggi. Rata-rata tutupan karang keras di TNTC lebih tinggi dari pada tutupan karang keras di BLKB, meskipun pecahan karang di TNTC tetap tinggi. Biomass ikan di TNTC cukup bervariasi, yaitu bio- mass ikan botana dan kakatua meningkat pada tahun 2016 juga ikan kakap yang cenderung ada kenaikan meskipun tetap stabil, sedangkan biomass ikan kerapu dan kompele menurun sejak tahun 2011.

Berdasarkan pemaparan oleh tim WWF dan diskusi bersama, dapat disimpulkan ukuran ikan menurun atau ukuran ikan menjadi yang lebih kecil disebabkan oleh tingginya kegiatan penangkapan ikan. Ukuran ikan yang lebih kecil tersebut, mengakibatkan tidak terjadinya pemijahan ikan sehingga biomass ikan tidak bertambah.

Kegiatan monitoring di wilayah TNTC tidak hanya terfokus pada aspek ekologi tetapi juga mencakup aspek sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah ekonomi, kesehatan, pemberdayaan politik, pendidikan, dan budaya. Secara umum bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mengalami peningkatan sedangkan pemberdayaan politik dan budaya mengalami penurunan. Penurunan nilai budaya menunjukkan berkurangnya keterikatan emosi masyarakat terhadap lingkungan perairan laut sehingga berdampak juga bagi ekologi.

(Oleh : E. Ria Matulessy)

Berita Lainnya