Kategori: Monitoring Sosial EKKP3K

Berita Lainnya

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di wilayah Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua dan Papua Barat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Sejak Tahun 2009 evaluasi pengelolan KKP dilakukan secara rutin, sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan KKP dalam mencapai tujuan pengelolaannya. Penilaian pengelolaan di wilayah BLKB selama ini dilakukan dengan menggunakan dua perangkat, yaitu Scorecard dari Bank Dunia (World Bank Scorecard) dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

Berita Lainnya

Tujuan :

• Melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah BLKB dengan perangkat e-KKP3K
• Melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah BLKB dengan perangkat Word Bank Score Card.
• Meningkatkan kemampuan peserta menggunakan pedoman teknis e-KKP3K untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung, Papua

Tempat dan tanggal kegiatan :

Ruang Kuliah S3 Lingkungan, Pasca Sarjana Universitas Papua  Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari – Papua Barat pada tanggal 4 – 7 Desember 2018.

Peserta dan fasilitator:

Peserta lokakarya terdiri dari:

• DKP Provinsi Papua Barat (2 orang)
• UPTD Tambrauw (1 orang)
• DKP Fakfak (1 orang)
• Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih (1 orang)
• Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat (UPTD BLUD: 2 orang)
• Yayasan Nazareth Papua (1 Orang)

Narasumber dan fasilitator lokakarya terdiri dari:

• Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat KKHL (1 orang)
• Universitas Papua (4 orang)
• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat (2 orang)
• CI (2 orang: Raja Ampat & Fakfak)
• TNC (1 orang: Raja Ampat )
• WWF (2 orang: Tambrauw dan Sorong Selatan)

Hasil :

Status atau peringkat efektivitas pengelolaan dari masing-masing kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

Berita Lainnya

Bentang Laut Kepala Burung sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi prioritas pengembangan kawasan konservasi Perairan (KKP) di Indonesia dan dunia. Saat ini BLKB telah memiliki lebih dari 12 KKP dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar. Pembentukan KKP bertujuan untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu penilaian terhadap keefektifan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan secara terus-menerus. Khusus untuk penilaian efektifitas pengelolaan KKP, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan perangkat yang disebut Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) yang telah resmi digunakan dengan SK Dirjen KP3K No. 44/2012.

Selama ini pengelola KKP di BLKB cukup beragam. Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNT() dikelola oleh Balai Besar Ta man Nasional di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kawasan Perairan Nasional Raja Am pat dikelola oleh Satuan Kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jejaring Taman Pulau Kecil Raja Ampat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, sedangkan KKP di Kabupaten Kaimana dan Tambrauw dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Dengan ditetapkannya UU N0 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan wilayah laut selanjutnya akan berpindah ke tingkat provinsi Papua Barat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di Tahun 2017 ini, Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Papua Barat, Universitas Papua, The Nature Conservancy, Conservation International dan WWF Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Penilaian EKKP3K dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pengelolaan KKP di seluruh BLKB Papua. Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Papua pada Tanggal 2 hingga 4 Mei 2017 ini diikuti oleh 32 peserta dengan 3 narasumber, yaitu Ervien Juliyanto, S.Pi (Staf Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan RI), Sutraman dan Dheny Setyawan (TNC Program Kelautan Indonesia) dengan luaran lokakarya adalah dokumen status pengelolaan masing-masing kawasan konservasi perairan di BLKB Tahun 2017 dan rekomendasi keberlanjutan pengelolaan KKP di BLKB

Berita Lainnya

Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki keanekaragamanhayati laut yang sangat tinggi dan menjadi prioritas pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia dan dunia. Saat ini BLKB telah memiliki lebih dari 12 KKP dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar.

Pembentukan KKP bertujuan untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu penilaian terhadap keefektifan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan secara terus-menerus. Khusus untuk penilaian efektifitas pengelolaan KKP, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan perangkat yang disebut Pedoman Teknis EvaluasiEfektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) yang telah resmi digunakan dengan SK Dirjen KP3K No. 44/2012.

Foto : Tim BHS Monitoring Sosial Unipa

Selama ini pengelolaKKP di BLKB cukup beragam, Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kawasan Perairan Nasional Raja Am pat dikelola oleh Satuan Kerja di bawah KementerianKelautan dan Perikanan, Jejaring Taman PulauKecilRaja Ampat dikelola olehUnit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenRajaAmpat, sedangkan KKP di Kabupaten Kaimana dan Tambrauw dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan wilayah laut selanjutnya akan berpindah ke tingkat provinsi Papua Barat.

Sepertipada tahun-tahunsebelumnya,di Tahun 2017 ini,Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan perikananProvinsi Papua Barat, Universitas Papua, The Nature Conservancy, ConservationI nternational dan WWF Indonesia menyelenggarakan Lokakarya.

Berita Lainnya