Lokakarya Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di BLKB dengan Menggunakan Perangkat E-KKP3K

Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) diidentifkasi sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut sangat tinggi dan menjadi prioritas pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia dan dunia. Di Indonesia dilihat dari sisi pengelola, kawasan konservasi laut dapat beragam bentuknya. Sebagai contoh Taman Nasional Laut seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional dibawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Raja Ampat yang pengelolaannya dilakukan Satuan Kerja dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jejaring Taman Pulau Kecil Raja Ampat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang saat ini dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Contoh kawasan konservasi perairan lain di BLKB yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Tambrauw. Walaupun lembaga pengelola dan modelnya bervariasi tetapi tujuan pembentukan kawasan konservasi laut secara umum sama yaitu untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat Wilayah BLKB saat ini memiliki lebih dari 12 kawasan konservasi perairan dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar dan memberikan kontribusi lebih dari 25% luasan kawasan konservasi secara umum di Indonesia saat ini. Di satu sisi jumlah dan luasan kawasan konservasi laut penting untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia membentuk 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2020. Tetapi disisi lain peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena efektifitas pengelolaan kawasan konservasi akan memberikan dampak terhadap kelestarian sumberdaya hayati dan juga dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dari berbagai data saat ini sangat sedikit kawasan konservasi laut di Indonesia yang di kelola secara efektif Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) telah mengembangkan perangkat yang disebut Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (E-KKP3K). Pedoman Teknis yang telah diresmikan penggunaannya melalui Surat Keputusan DirJen KP3K No. 44/2012 dan dimandatkan dilakukan secara rutin pada semua kawasan konservasi laut yang pengelolaannya dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk beberapa kawasan konservasi di BLKB. Dengan ditetapkannya UU No 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan wilayah laut bergeser ke tingkat provinsi. Sehingga peran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua Barat ke depan menjadi sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di Provinsi Papua Ba rat.

Divisi Center of Excellence (CoE) untuk pembangunan berkelanjutan dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakata (LPPM) UNIPA ekerjasama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan beberapa mitra LSM di wilayah BLKB (TNC, Cl dan WWF) menyelenggarakan lokakarya penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (E-KKP3K) untuk wilayah BLKB Papua pad a tanggal 02- 04 Juni 2016 di ruang rapat gedung rektorat lama kampus Universitas (UNIPA) Manokwari. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi perairan di seluruh wilayah BLKB Papua. Luaran yang diharapkan dari lokakarya ini adalah sebuah dokumen status pengelolaan masing- masing kawasan konservasi perairan di BLKB pada tahun 2016. Beberapa instansi terkait turut hadir dalam kegiatan ini meliputi DKP Kabupaten Raja Ampat, DKP Kabupaten Kaimana, DKP Kabupaten Tambrauw, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC), Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Sarong dan Satker Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) SAP Raja Ampat

Berita Lainnya