Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki keanekaragamanhayati laut yang sangat tinggi dan menjadi prioritas pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia dan dunia. Saat ini BLKB telah memiliki lebih dari 12 KKP dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar.
Pembentukan KKP bertujuan untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu penilaian terhadap keefektifan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan secara terus-menerus. Khusus untuk penilaian efektifitas pengelolaan KKP, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan perangkat yang disebut Pedoman Teknis EvaluasiEfektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) yang telah resmi digunakan dengan SK Dirjen KP3K No. 44/2012.
Foto : Tim BHS Monitoring Sosial Unipa
Selama ini pengelolaKKP di BLKB cukup beragam, Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kawasan Perairan Nasional Raja Am pat dikelola oleh Satuan Kerja di bawah KementerianKelautan dan Perikanan, Jejaring Taman PulauKecilRaja Ampat dikelola olehUnit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenRajaAmpat, sedangkan KKP di Kabupaten Kaimana dan Tambrauw dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan wilayah laut selanjutnya akan berpindah ke tingkat provinsi Papua Barat.
Sepertipada tahun-tahunsebelumnya,di Tahun 2017 ini,Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan perikananProvinsi Papua Barat, Universitas Papua, The Nature Conservancy, ConservationI nternational dan WWF Indonesia menyelenggarakan Lokakarya.
Penilaian EKKP3K dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pengelolaanKKP di seluruh BLKB Papua. Kegiatanyang dilaksanakandi UniversitasPapua pada Tanggal 2 hingga 4 Mei 2017 ini diikuti oleh 32 peserta dengan 3 narasumber, yaitu Ervien Juliyanto, S.Pi (Staf Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan RI), Sutraman dan Dheny Setyawan (TNC Program Kelautan Indonesia) dengan luaran lokakarya adalah dokumen status pengelolaan masing-masing kawasan konservasi perairan di BLKB Tahun 2017 dan rekomendasi keberlanjutan pengelolaan KKP di BLKB .
Hasil penilaian peringkat efektivitas pengelolaan masing-masing KKP di BLKB menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peringkat di hampir semua KKP, kecuali KKPD Raja Ampat yang masih sama dengan penilaian pada Tahun 2016. Status pengelolaan yang sudah mapan dan tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan adalah KKP Raja Ampat dan TNTC. Kedua KKP ini telah masuk ke level “KKP dikeIola optimum”. Pada lokakarya tahun ini juga dilakukan penilaian terhadap KKP Kepulauan Fam yang masih dalam tahap inisiasi pembentukan. Rekomendasi yang dihasilkan, yaitu beberapa langkah teknis yang perlu dilakukan oleh masing-masing KKP untuk menaikan peringkat pengelolaan pada tahun berikutnya,hal-halpenting yang diperlukan selama proses penyerahan personel, pembiayaan dan perlengkapan (P3D) dari kabupaten ke provinsi, serta perlu diperhatikan acuan UU No 23 dalam proses pencadangan KKP yang belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Lokakaryaini juga diselingi dengan presentasi dan update survei dan rencana pengelolaan danau air asin di Raja Ampat serta presentasi dan sosialisasi tentang Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan UNIPA.
(Oleh: Purwanto, Awaludinnoer, Nur Ismu Hidayat, Dheny Setyawan, Sutraman, Rahel Randa dan Dariani Matualage)
Berita Lainnya
Dariani Matualage, Purwanto, Irman Rumengan, Habema F. Monim – Februari 25, 2020
Irman Rumengan, Dariani Matualage, Habema Fanri Monim, Purwanto – Februari 25, 2019