Beranda » Monitoring Sosial & Ekologi di BLKB Papua » Monitoring Sosial di BLKB-Papua
Latar Belakang
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan komponen integral dari strategi lokal, nasional, dan internasional untuk pengelolaan perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati. Meskipun manfaat ekologis KKP telah dipelajari dengan baik dan diterima secara umum, kontribusi KKP untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi fokus perdebatan kebijakan yang sangat kontroversial. Para pendukung KKP berpendapat bahwa penetapan KKP adalah strategi yang baik untuk konservasi dan pengentasan kemiskinan, sementara pihak lain berpendapat bahwa KKP menempatkan kesejahteraan biota laut di atas kesejahteraan masyarakat di Kawasan Konservasi tersebut.
Untuk “memecahkan misteri kinerja KKP”, Dr. Michael Mascia dan Dr. Helen Fox dari World Wildlife Fund Amerika Serikat (WWF) mengusulkan gagasan mengenai monitoring dampak sosial masyarakat di KKP di Papua,
khususnya di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua. Pilot survey (monitoring sosial pertama) dilakukan pada tahun 2010 di Teluk Mayalibit dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Pemahaman akan hubungan antara KKP dan kondisi sosial masyarakat sangat penting, karena masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil keputusan dapat membangun suatu tatakelola untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.
Latar Belakang
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan komponen integral dari strategi lokal, nasional, dan internasional untuk pengelolaan perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati. Meskipun manfaat ekologis KKP telah dipelajari dengan baik dan diterima secara umum, kontribusi KKP untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi fokus perdebatan kebijakan yang sangat kontroversial. Para pendukung KKP berpendapat bahwa penetapan KKP adalah strategi yang baik untuk konservasi dan pengentasan kemiskinan, sementara pihak lain berpendapat bahwa KKP menempatkan kesejahteraan biota laut di atas kesejahteraan masyarakat di Kawasan Konservasi tersebut.
Untuk “memecahkan misteri kinerja KKP”, Dr. Michael Mascia dan Dr. Helen Fox dari World Wildlife Fund Amerika Serikat (WWF) mengusulkan gagasan mengenai monitoring dampak sosial masyarakat di KKP di Papua, khususnya di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua. Pilot survey (monitoring sosial pertama) dilakukan pada tahun 2010 di Teluk Mayalibit dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Pemahaman akan hubungan antara KKP dan kondisi sosial masyarakat sangat penting, karena masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil keputusan dapat membangun suatu tatakelola untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.
Panduan Survei Lapangan dan Publikasi Hasil Kegiatan Monitoring Survei Sosial di BLKB
6
Lokasi Survei
Tersebar di KKPD Teluk Mayalibit, KKPD Selat Dampier, KKPD Kepulauan Kofiau-Boo, KKPD Misool Timur Selatan, KKPD Kaimana dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih
118
Jumlah Kampung
Tersebar di KKPD Teluk Mayalibit, KKPD Selat Dampier, KKPD Kepulauan Kofiau-Boo, KKPD Misool Timur Selatan, KKPD Kaimana dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih
10
Tahun
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
10102
Total Rumah Tangga
Tersebar di KKPD Teluk Mayalibit, KKPD Selat Dampier, KKPD Kepulauan Kofiau-Boo, KKPD Misool Timur Selatan, KKPD Kaimana dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih
Webinar
Webinar pemaparan hasil survei sosial di Raja Ampat
Webinar pemaparan hasil survei sosial di TNTC
Webinar pemaparan hasil survei sosial di Kaimana
Peta Lokasi
- KKPD Teluk Mayalibit
- KKPD Selat Dampier
- KKPD Kepulauan Kofiau-Boo
- KKPD Misool Timur Selatan
- KKPD Kaimana
- Taman Nasional Teluk Cenderawasih
Aktivitas
Training
Untuk dapat menghasilkan data survei sosial masyarakat yang reliabel, akurat, dan representatif, sejak tahun 2010 hingga saat ini kami terus memperkaya pengetahuan dan keterampilan tim kami dengan mengikuti berbagai macam pelatihan yang menunjang. Berikut adalah cerita singkat dari berbagai pelatihan yang pernah kami ikuti.
Diseminasi
Setelah data di lapangan kami kumpulkan dan kami analisa, kami melakukan diseminasi hasil survei ini kepada para pemangku kebijakan dan masyarakat yang ada di lokasi survei. Masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil keputusan merupakan bagian yang penting dalam diseminasi hasil survei sebab mereka memiliki peran dalam membangun suatu tata kelola yang berkelanjutan bagi kawasan konservasi perairan.
EVIKA
Berikut adalah kumpulan kegiatan lokakarya dan pertemuan yang kami lakukan bersama mitra konservasi di wilayah Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua untuk mengenal lebih dekat mengenai EVIKA dan penerapannya di BLKB Papua. EVIKA, yaitu Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat keberhasilan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Perangkat ini adalah revisi dari perangkat yang telah dikembangkan sebelumnya, yang disebut sebagai E-KKP3K (Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
